2014

kasihumasmenwa -Dalam Perayaan HUT MENWA YON 923/Gondo Wingit /Umk Ke-37 dan DIESNATALIS UMK Ke-34 TAHUN ini dari Resimen Mahasiswa Yon.923 Akan Mengadakan 2 Kegiatan Yang dapat dikatakan cukup Berbobot. yaitu Lomba Lari Maraton 10 K dan Seminar Nasional Kebangsaan, Dimana Lomba Tersebut Bertaraf Nasional , Dalam Kegiatan tersebut akan berlatang belakang atas Peran Perguruan Tinggi Dalam Pembentukan Karakter yang Nasionalis.
Tumbuhnya Perguruan Tinggi di Indonesia memang beriringan dengan munculnya nasionalisme Indonesia yang mau tidak mau harus diarahkan pada upaya untuk menyebarkan gagasan kebangsaan yang melampaui lokalitas (kedaerahan). Perguruan Tinggi juga menjadi begitu politis karena kalangan kampus banyak berdebat tentang bagaimana membangun bangsa dengan ditandai oleh konflik-konflik ideologis.Sayang, banyak Perguruan Tinggi di Indonesia juga begitu terlenanya untuk memberikan legitimasi ilmiah terhadap fondasi pembangunan yang keropos dengan menegasikan potensi sosio-ekonomi dan politik lokal. 
Adapun mahasiswa sebagai generasi penerus sekaligus elemen intelektual dalam masyarakat adalah salah satu pihak yang turut mengemban amanah pembangunan bangsa. Sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, peran serta mahasiswa dalam masyarakat tidaklah dibatasi pada kewajiban akademis dan lingkungan kampus saja, melainkan juga vital pada berbagai fungsi lain di lapangan. Mahasiswa dituntut untuk secara kritis mampu terlibat lebih aktif dalam upaya pembangunan nasional, melalui proses belajar dan pengembangan ilmu pengetahuan yang diiringi pula dengan kerja nyata di lingkungan. Dan pengabdian mahasiswa di bidang pembangunan masyarakat ini dapat dimulai sejak dini melalui berbagai bentuk aplikasi karya dan bakti.
Resimen Mahasiswa juga salah satu unsur yang tidak terpisahkan dari pada seluruh proses pendidikan di perguruan tinggi, dimana ikut membantu terselenggaranya HANKAMNAS di perguruan tinggi dengan cara menjadikan anggota-anggota sebagai suritauladan dalam melaksanakan segenap kesadaran dan rasa tanggungjawab. Resimen Mahasiswa juga merupakan dinamisator kampus untuk persatuan dan kesatuan serta persaudaraan segenap mahasiswa umumnya dan anggota menwa khususnya, dan fungsi sebagai stabilitator menjunjung tinggi almamater dan mempertahankan nya sebagai lembaga ilmiah dan pendidikan berkepribadian menuju sarana pancasila.
Pancasila sebagai Ideologi Negara yang harus kita jaga, sebuah ideologi yang akan dijadikan pandangan hidup dalam suatu Negara dalam mencapai cita-cita Bangsa. Meliputi kedamaian, keimanan, ketaqwaan, keadilan, kesetaraan, keselarasan, keberadaban kemufakatan, kebijaksanaan, kesejahteraan, persatuan dan kesatuan.Kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sebuah kesepakatan hidup manusia dalam suatu wilayah, yang berharap terjamin kesejahteraan, kemakmuran,  keamanan, kebebasan dan perlindungan bagi setiap individunya. Untuk itulah dalam rangka menyambut dies natalis ke-34 Universitas Muria Kudus dan Memperingati HUT Resimen Mahasiswa Batalyon 923/GW/UMK mengadakan kegiatan Lomba Lari Maraton dan Seminar Nasional dengan tema “Membangun Generasi Muda yang berjiwa Nasionalisme dengan mengimplementasikan Pancasila sebagai Ideologi Negara”.
Maka dari itu; kita mengundang segenap Elemen bangsa Untuk Mewujudkan akan Cita-cita bangsa sebagai Negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

A. PENDIRI/PENGGAGAS RESIMEN MAHASISWA INDONESIA
Sebagaimana eksistensi Menwa yang seiring dengan proses perjuangan kebangsaan, yang dimaksud dengan Pendiri MENWA adalah sebagaimana periodisasi sebagai berikut;
1. Masa Perjuangan Kemerdekaan (era TP/TRIP/CM) adalah Kepala Staf Angkatan Perang (KASAP) RI, Jenderal T.B. Simatupang di tahun 1946, tentang pembentukan Brigade XVII yang terdiri atas kesatuan Tentara Pelajar (TP), Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP), Tentara Genie Pelajar (TGP) dan Corps Mahasiswa (CM) dengan para tokoh pimpinannya seperti Mas Isman, Prof. DR. Mahar Mardjono, Chaerul Saleh, Koento Wijoyo, Prof. DR. Erie Sadewo, Prof. Dr. Satrio, Prof. Dr. Sri Soemantri Martosuwignyo, SH., Lafran Pane, Sutan Takdir Alisyahbana, Prof. DR. Daoed Joesoef, Prof. DR. Ir. Rooseno, dan masih banyak yang lainnya.
2. Masa Perjuangan DWIKORA-TRIKORA dengan nama WALAWA adalah Kepala Staf Angkatan Bersenjata (KASAB) RI, Jenderal Besar A.H. Nasution ditahun 1961 dengan radiogram No.1 ke setiap Kodam untuk pembentukan dan pelatihan Wajib Latih Mahasiswa (WALAWA) di setiap Perguruan Tinggi di wilayah masing-masing.
3. Masa Pemerintahan Orde Baru dengan nama MENWA adalah Mendikbud RI, Prof. DR. Daoed Joesoef dan PANGAB, Jenderal M. Joesoef di tahun 1978 (seiring terbitnya SKB tiga Menteri tentang Pembinaan Resimen Mahasiswa
4. Masa pemerintahan saat ini, dengan nama Komando Nasional Resimen Mahasiswa Indonesia (KONAS MENWA Indonesia) didirikan oleh Para Pimpinan Menwa Tingkat Propinsi dan Tingkat Perguruan Tinggi seluruh Indonesia dalam RAKOMNAS MENWA Indonesia pada 24-26 Juli 2006 di Jakarta.
B.SEJARAH MENWA INDONESIA

Masa Perjuangan Pergerakan Nasional
Sejarah perjuangan pergerakan nasional dimulai sebagai babakan baru dengan lahirnya gerakan “BOEDI OETOMO” pada tanggal 20 Mei 1908 oleh para mahasiswa STOVIA Jakarta. BOEDI OETOMO merupakan wadah pergerakan kebangsaan yang kemudian menentukan perjuangan nasional selanjutnya. Dengan lahirnya gerakan ini, maka terdapat cara dan kesadaran baru dalam kerangka perjuangan bangsa menghadapi kolonial Belanda dengan membentuk organisasi berwawasan nasional. Organisasi ini merupakan salah satu upaya nyata untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan dan selanjutnya terbentuklah berbagai organisasi perjuangan yang lain, seperti Syarikat Dagang Islam, Indische Partij dan lain sebagainya.
Mahasiswa Indonesia di negeri Belanda pada tahun 1908 mendirikan Indische Verenigde (VI) yang berubah menjadi Perkoempoelan Indonesia (PI), kemudian pada tahun 1922 berubah lagi menjadi Perhimpoenan Indonesia (PI). Sejak itu hingga tahun 1924 PI tegas menuntut kemerdekaan Indonesia, hingga pada dekade ini, para pemuda mahasiswa Indonesia yang belajar di luar negeri telah membuka lembaran baru bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan Indonesia melalui forum luar negeri.
Perhimpoenan Indonesia (PI-1922), Perhimpoenan Peladjar-Peladjar Indonesia (PPPI-1926) dan Pemoeda Indonesia (1927) merupakan organisasi pemuda dan mahasiswa yang memiliki andil besar dalam merintis dan menyelenggarakan Kongres Pemoeda Indonesia tahun 1928, kemudian tercetuslah “Soempah Pemoeda”. Dengan demikian, semangat persatuan dan kesatuan semakin kuat menjadi tekad bagi setiap pemuda Indonesia dalam mencapai cita-cita Indonesia merdeka.
Masa Pendudukan Jepang
Tekanan pemerintah Jepang mengakibatkan aktifitas pemuda dan mahasiswa menjadi terbatas, bahkan menjadikan mereka berjuang di bawah tanah. Sekalipun demikian para pemuda mahasiswa mampu mengorganisir dirinya dengan mengadakan sidang pertemuan pada tanggal 3 Juni 1945 di Jl. Menteng 31 Jakarta, dengan menghasilkan keputusan bahwa pemuda mahasiswa bertekad dan berkeinginan kuat untuk merdeka dengan kesanggupan dan kekuatan sendiri. Keputusan tersebut kemudian dikenal dengan Ikrar Pemoeda 3 Joeni 1945.
Menjelang Jepang terpuruk kalah tanpa syarat dalam Perang Dunia II, untuk memperkuat posisinya di Indonesia, Jepang melatih rakyat dengan latihan kemiliteran. Tidak ketinggalan pemuda, pelajar dan mahasiswa. Pasukan pelajar dan mahasiswa yang dibentuk oleh Jepang disebut dengan “GAKUKOTAI”.
Masa Kemerdekaan
Meskipun kemerdekaan Indonesia telah diproklamirkan, keikutsertaan pemuda dan mahasiswa terus berlanjut dengan perjalanan sejarah TNI. Tanggal 23 Agustus 1945, PPKI membentuk BKR. Di lingkungan pemuda dan mahasiswa dibentuk BKR Pelajar. Setelah mengikuti kebijakan Pemerintah tanggal 5 Oktober 1945, maka diubah menjadi TKR, sedangkan di lingkungan pelajar dan mahasiswa diubah menjadi TKR Pelajar.
Pada tanggal 24 Januari 1946 TKR diubah lagi menjadi TRI. Untuk mengikuti kebijakan Pemerintah ini, pada kesekian kalinya, laskar dan barisan pemuda pelajar dan mahasiswa mengubah namanya. Nama-nama tersebut menjadi bermacam-macam antara lain: TRIP, TP, TGP, MOBPEL dan CM.
Pada tanggal 3 Juni 1946, Presiden RI telah mengambil keputusan baru untuk mengubah TRI menjadi TNI. Keputusan ini dimaksudkan agar dalam satu wilayah negara kesatuan, yaitu tentara nasional hanya mengenal satu komandan. Dengan demikian maka laskar dan barisan pejuang melebur menjadi satu dalam TNI. Sementara itu laskar pelajar dan mahasiswa disatukan dalam wadah yang kemudian dikenal sebagai “Brigade 17/TNI-Tentara Pelajar”. Peleburan badan-badan perjuangan di kalangan pemuda pelajar dan mahasiswa ini merupakan manifestasi dari semangat nilai-nilai persatuan dan kesatuan, kemerdekaan serta cinta tanah air, dalam kadarnya yang lebih tinggi. Semangat berjuang, berkorban dan militansi untuk mencapai cita-cita luhur dan tinggi, merupakan motivasi pemuda pelajar dan mahasiswa yang tidak pernah padam hingga sekarang, yaitu dengan mengisi kemerdekaan melalui pembangunan nasional.
Masa Penegakan Kedaulatan Republik Indonesia
Dengan diakuinya kedaulatan Negara Kesatuan RI sebagai hasil keputusan Konferensi Meja Bundar 27 Desember 1949 di Den Haag, maka perang kemerdekaan yang telah mengorbankan jiwa raga dan penderitaan rakyat berakhir sudah. Karenanya Pemerintah memandang perlu agar para pemuda pelajar dan mahasiswa yang telah ikut berjuang dalam perang kemerdekaan, dapat menentukan masa depannya, yaitu perlu diberi kesempatan untuk melanjutkan tugas pokoknya, “BELAJAR”. Sehingga pada tanggal 31 Januari 1952 Pemerintah melikuidasi dan melakukan demobilisasi Brigade 17/TNI-Tentara Pelajar. Para anggotanya diberi dua pilihan, terus mengabdi sebagai prajurit TNI atau melanjutkan studi.
Kondisi sosial ekonomi dan politik di dalam negeri sebagai akibat dari pengerahan tenaga rakyat dalam perang kemerdekaan, dianggap perlu diatur dan ditetapkan dengan Undang-Undang. Maka dikeluarkanlah UU Nomor 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara. Pada dekade 1950-an, ternyata perjalanan bangsa dan negara ini mengalami banyak ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Pemberontakan demi pemberontakan terjadi di tengah-tengah perjuangan untuk membangun dirinya. Pemberontakan itu antara lain DI/TII, pemberontakan Kartosuwiryo dan sebagainya. Pemberontakan meminta banyak korban dan penderitaan rakyat banyak. Rakyat tidak bisa hidup dengan tenang, karena situasi tidak aman dan penuh kecemasan.
Memperhatikan kondisi semacam itu, satu tradisi lahir kembali. Para mahasiswa terjun dalam perjuangan bersenjata untuk ikut serta mempertahankan membela NKRI bersama-sama ABRI. Sebagai realisasi pelaksanaan UU Nomor 29 Tahun 1954, diselenggarkan Wajib Latih di kalangan mahasiswa dengan pilot proyek di Bandung pada tanggal 13 Juni 1959, yang kemudian dikenal dengan WALA 59 (Wajib Latih tahun 1959). WALA 59 merupakan batalyon inti mahasiswa yang merupakan cikal bakal Resimen Mahasiswa sekarang ini. Kemudian disusul Batalyon 17 Mei di Kalimantan Selatan. Bermula dari itulah, pada masa demokrasi terpimpin dengan politik konfrontasi dalam hubungan luar negeri, telah menggugah semangat patriotisme dan kebangsaan mahasiswa untuk mengabdi kepada nusa dan bangsa sebagai sukarelawan. Penyelenggaraan pendidikan dan latihan kemiliteran selanjutnya dilaksanakan untuk mempersiapkan mahasiswa sebagai potensi pertahanan dan keamanan negara melalui RINWA (Resimen Induk Mahasiswa), yang selanjutnya namanya berubah menjadi MENWA (Resimen Mahasiswa).
Masa Orde Lama
Persiapan perebutan Irian Barat ditandai dengan upaya-upaya memperkuat kekuatan nasional. Di lingkungan mahasiswa dikeluarkan Keputusan Menteri Keamanan Nasional Nomor: MI/B/00307/61 tentang Latihan Kemiliteran di perguruan tinggi sebagai “Pendahuluan Wajib Latih Mahasiswa”. Dengan dicanangkannya operasi pembebasan Irian Barat pada tanggal 19 Desember 1962, dikenal dengan TRIKORA, maka untuk menindaklanjutinya, Menteri PTIP mengeluarkan Instruksi Nomor 1 Tahun 1962 tentang Pembentukan Korps Sukarelawan di lingkungan Perguruan Tinggi. Berikutnya, kedua keputusan di atas disusul dengan Keputusan Bersama Wampa Hankam dan Menteri PTIP Nomor: M/A/20/1963 tanggal 24 Januari 1963 tentang Pelaksanaan Wajib Latih dan Pembentukan Resimen Mahasiswa di lingkungan Perguruan Tinggi. Pengembangannya dilakukan dalam satuan-satuan Resimen Induk Mahasiswa (RINWA), yang diatur dalam Keputusan Bersama Wampa Hankam dan Menteri PTIP Nomor: 14A/19-20-21/1963 tentang Resimen Induk Mahasiswa.
Tahun 1964 melalui Instruksi Menko Hankam/Kasab Nomor: AB/34046/1964 tanggal 21 April 1964 dilakukan pembentukan Menwa di tiap-tiap Kodam. Hal ini dipertegas dengan Keputusan Bersama Menko Hankam/Kasab dan Menteri PTIP Nomor: M/A/165/1965 dan Nomor: 2/PTIP/65 tentang Organisasi dan Prosedur Resimen Mahasiswa, Menwa ikut serta mendukung operasi Dwikora (Dwi Komando Rakyat) tanggal 14 Mei 1964. Sebagai bukti keikutsertaan ini dapat diketahui bahwa hingga tanggal 20 Mei 1971, sebanyak 802 (delapan ratus dua) orang anggota Menwa memperoleh anugerah “Satya Lencana Penegak” dan beberapa memperoleh anugerah “Satya Lencana Dwikora”.
Dalam perkembangan sejarah selanjutnya, di mana Menwa memiliki andil yang besar dalam membantu menegakkan NKRI, maka PKI (Partai Komunis Indonesia) merasakan ancaman, sehingga pada tanggal 28 September 1965, Ketua PKI D.N. Aidit menuntut kepada Presiden Soekarno supaya Resimen Mahasiswa yang telah dibentuk di seluruh Indonesia dibubarkan. Tetapi hal itu tidak berhasil.
Masa Orde Baru
Peran Resimen Mahasiswa terus berlanjut dalam bidang Pertahanan Keamanan Negara, sekalipun tantangan juga semakin besar. Pada masa awal Orde Baru, keterlibatan Menwa cukup besar dalam penumpasan sisa-sisa G 30 S/PKI, dilanjutkan dengan menjadi bagian dari Pasukan Kontingen Garuda ke Timur Tengah, operasi teritorial di Timor Timur dan sebagainya. Penyelenggaraan pendidikan dan latihan dasar kemiliteran untuk menciptakan kader dan generasi baru bagi Menwa juga terus dilaksanakan.
Di lain pihak, di lingkungan Perguruan Tinggi pada tahun 1968 dikeluarkan keputusan untuk wajib latih bagi mahasiswa (WALAWA) dan wajib militer bagi mahasiswa (WAMIL) berdasarkan Keputusan Menhankam Nomor: Kep/B/32/1968 tanggal 14 Februari 1968 tentang Pengesahan Naskah Rencana Realisasi Program Sistem Wajib Latih dan Wajib Militer bagi Mahasiswa. Dilanjutkan operasionalisasinya dengan Keputusan Bersama Dirjen Dikti dan Kas Kodik Walawa Nomor 2 Tahun 1968 dan Nomor: Kep/002/SKW-PW/68. Program ini kemudian diganti dengan Pendidikan Kewiraan dan Pendidikan Perwira Cadangan (PACAD) pada tahun 1973 (Keputusan Bersama Menhankam/Pangab dan Menteri P & K Nomor: Kep/B/21/1973 dan Nomor: 0228/U/1973 tanggal 3 Desember 1973 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kewiraan dan Pendidikan Perwira Cadangan di Perguruan Tinggi/Universitas/Akademi). Program WALAWA ini diikuti oleh seluruh mahasiswa dan berbeda dengan Menwa keberadaannya.
Pada tahun 1974 Program WALAWA dibubarkan, dan pada tahun 1975 sejalan dengan perkembangan dan kemajuan penyempurnaan organisasi Menwa terus diupayakan. Setelah dikeluarkan Keputusan Bersama Menhankam/Pangab, Mendikbud dan Mendagri Nomor: Kep/39/XI/1975, Nomor: 0246 a/U/1975 dan Nomor: 247 Tahun 1975 tanggal 11 November 1975 tentang Pembinaan Organisasi Resimen Mahasiswa Dalam Rangka Mengikutsertakan Rakyat Dalam Pembelaan Negara, disebutkan bahwa Resimen Mahasiswa dibentuk menurut pembagian wilayah Propinsi Daerah Tingkat I sehingga berjumlah 27 Resimen Mahasiswa di Indonesia. Sedangkan keanggotaan Menwa adalah mahasiswa yang telah lulus pendidikan Menwa (latihan dasar kemiliteran) dan Alumni Walawa.
Sebagai pelaksanaan ketentuan tersebut di atas, dikeluarkan Keputusan Bersama Menhankam/Pangab, Mendikbud dan Mendagri Nomor: Kep/02/I/1978, Nomor: 05/a/U/1978 dan Nomor: 17A Tahun 1978 tanggal 19 Januari 1978 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Organisasi Resimen Mahasiswa, hingga kemudian dalam perkembangannya dilakukan lagi penyempurnaan peraturan pada tahun 1994.
Pada tanggal 28 Desember 1994 Organisasi Menwa mengalami penyempurnaan melalui Keputusan Bersama Menhankam, Mendikbud dan Mendagri Nomor: Kep/11/XII/1994, Nomor: 0342/U/1994 dan Nomor: 149 Tahun 1994 tanggal 28 Desember 1994 tentang Pembinaan dan Penggunaan Resimen Mahasiswa Dalam Bela Negara. Sebagai pelaksanaan ketentuan tersebut dikeluarkan serangkaian keputusan pada Direktur Jenderal terkait dari ketiga Departemen Pembina, yang terdiri atas Keputusan Dirjen Persmanvet Dephankam RI Nomor: Kep/03/III/1996 tanggal 14 Maret 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Resimen Mahasiswa, Nomor: Kep/04/III/1996 tanggal 14 Maret 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pakaian Seragam, Tunggul dan Dhuaja Menwa dan Pemakaiannya dan Nomor: Kep/05/III/1996 tanggal 14 Maret 1996 tentang Peraturan Disiplin Resimen Mahasiswa. Serta Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor: 522/Dikti/1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Satuan Resimen Mahasiswa di Lingkungan Perguruan Tinggi.
Masa Reformasi
Pada masa reformasi yang salah satu agendanya adalah penghapusan Dwi Fungsi TNI, berimbas pada keberadaan Resimen Mahasiswa Indonesia, karena Menwa dianggap merupakan perpanjangan tangan TNI di lingkungan perguruan tinggi. Kemudian muncul tuntutan pembubaran Menwa di berbagai perguruan tinggi pada awal tahun 2000, namun Menwa tetap eksis hingga sekarang.
Menyikapi tuntutan tersebut, para Pimpinan Menwa di berbagai daerah baik Komandan Satuan maupun Kepala Staf Resimen Mahasiswa mengadakan berbagai koordinasi tingkat regional dan nasional, antara lain dilaksanakan di Bandung, Yogyakarta, Bali dan Jakarta.
Para Pembantu Rektor III Bidang Kemahasiswaan yang dikoordinasikan oleh Dirmawa Ditjen Dikti Depdiknas juga membentuk tim untuk membahas masalah Menwa dan mengadakan pertemuan di Yogyakarta, Jakarta dan terakhir di Makassar pada awal sampai pertengahan tahun 2000.
Pada akhir September 2000 diadakan Rapat Koordinasi antara tim PR III Bidang Kemahasiswaan dengan seluruh Kepala Staf Resimen Mahasiswa se-Indonesia di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur yang menghasilkan rancangan Keputusan Bersama 3 Menteri (Menhan, Mendiknas dan Mendagri) yang baru.
Pada tanggal 11 Oktober 2000 diterbitkan Keputusan Bersama Menhan, Mendiknas dan Mendagri & OtdaNomor: KB/14/M/X/2000, Nomor: 6/U/KB/2000 dan Nomor: 39 A Tahun 2000 tanggal 11 Oktober 2000 tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Resimen Mahasiswa. Sebagai penjabaran ketentuan dari KB 3 Menteri tersebut, dikeluarkan serangkaian surat dari Dirjen terkait dari 3 Departemen Pembina, yakni: Surat Mendagri & Otda RI Nomor: 188.42/2764/SJ tanggal 23 Nopember 2000 tentang Keputusan Bersama Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Surat Edaran Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor: 212/D/T/2001 tanggal 19 Januari 2001 tentang Tindakan Keputusan Bersama Tiga Menteri, Surat Telegram Dirjen Sundaman Dephan RI Nomor: ST/02/I/2001 tanggal 23 Januari 2001 tentang Kedudukan Resimen Mahasiswa, Surat Telegram Dirjen Sundaman Dephan RI Nomor: ST/03/2001 tanggal 9 Februari 2001, Surat Telegram Dirjen Pothan Dephan RI Nomor: ST/06/2001 tanggal 18 Juli 2001 dan Surat Dirjen Kesbangpol Depdagri RI Nomor: 340/294.D.III tanggal 28 Januari 2002.
Para Kepala Staf Resimen Mahasiswa se-Indonesia terus mengadakan berbagai pertemuan yang akhirnya bersepakat perlu adanya organisasi Menwa di tingkat Nasional sehingga terbentuk Badan Koordinasi Nasional Corps Resimen Mahasiswa Indonesia (BAKORNAS CRMI), yang disahkan keberadaannya pada Rapat Komando Nasional yang pada waktu itu karena ingin menyesuaikan dengan tuntutan reformasi maka diberi nama menjadi Kongres Resimen Mahasiswa Indonesia tahun 2002 di Medan.
Walaupun arah pembinaan dan pemberdayaan Menwa menjadi kurang optimal dengan belum terbitnya Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) dari KB 3 Menteri tersebut di atas, pengabdian Menwa terus berlanjut. Salah satunya adalah sebagai pelopor pembentukan posko relawan kemanusiaan yang dikoordinasikan oleh Dephan RI untuk bencana Tsunami Aceh pada akhir Desember 2004 sampai dengan pertengahan 2005. Demikian juga ketika terdapat bencana gempa bumi di Yogyakarta tahun 2006, Menwa dari berbagai daerah juga mengirimkan relawannya.
Dalam perkembangan terakhir, BAKORNAS CRMI dirasa kurang efektif karena berbagai kendala teknis. Dan dalam Rakomnas (Rapat Komando Nasional) Resimen Mahasiswa Indonesia di Jakarta pada tanggal 24-26 Juli 2006 yang dihadiri oleh pimpinan Komando Resimen Mahasiswa Indonesia tingkat propinsi dan pimpinan Komandan Satuan Perguruan Tinggi dari seluruh Indonesia, BAKORNAS CRMI di bubarkan dan dibentuk badan tingkat nasional baru yakni Komando Nasional Resimen Mahasiswa Indonesia atau disingkat KONAS MENWA INDONESIA, sebagai lembaga kepemimpinan struktural Menwa di tingkat nasional. Lembaga baru ini kian eksis hingga saat ini setelah mampu mendorong kembali pelaksanaan latsarmil, dan pendidikan lanjutan bagi anggota Menwa, serta menghidupkan kembali satuan-satuan Menwa yang vakum serta membangun Staf Komando Resimen (SKOMEN) Menwa di provinsi-provinsi baru. KONAS MENWA INDONESIA juga melakukan terobosan baru dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tingkat nasional serta memperkuat aspek legalitas MENWA Indonesia, antara lain dengan mengeluarkan berbagai Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) seperti Juklak pembinaan dan Perberdayaan Resimen Mahasiswa Indonesia, Juklak Pendidikan dan Latihan Resimen Mahasiswa Indonesia, Juklak Peraturan Disiplin Resimen Mahasiswa Indonesia, sambil memproses revisi SKB 3 Menteri menjadi SKB 4 Menteri, termasuk melaksanakan berbagai kegiatan sebagai mana dituangkan dalam buku profil ini. Hingga saat ini KONAS MENWA INDONESIA merupakan struktur organisasi tertinggi Resimen Mahasiswa Indonesia dalam hal koordinasi serta komando organisasi Menwa di tingkat nasional.

MENWA POTENSI PERTAHANAN YANG TERABAIKAN
Oleh Letkol.Inf. Rachmad PS, S.IP,.M.Si
Mahasiswa Indonesia, seperti juga mahasiswa di negara-negara lain merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat bangsa, khususnya dari golongan pemuda. Kemajuan-kemajuan yang dicapai melukiskan kemajuan bangsa, prestasinya adalah prestasi bangsa. Sebaliknya jika universitas dan mahasiswa mundur, itu juga merupakan pencerminan yang jelas dari masyarakat bangsa.
Pada hampir semua belahan dunia, mahasiswa selalu menjadi unsur yang sangat penting dari perkembangan bagsa dan negara. Mahasiswa dipandang sebagai angkatan muda yang paling banyak memberikan harapan hari depan. Mahasiswa memiliki dinamika, militansi, keberanian, kejujuran, kerelaan berkorban. Ada satu lagi kekhususan mahasiswa, yaitu memiliki kecerdasan otak dan kemampuan berpikir tinggi yang didapatnya dari pendidikan-pendidikan sebelumnya secara berturut-turut. Artinya perbedaan yang ada hanyalah pada pendidikan, yang menyebabkan mahasiswa berpikir secara ilmiah dari yang bukan mahasiswa. Dengan kelebihannya ini mahasiswa bisa menjadi agent of change di kalangan masyarakat yang ada di sekitarnya, demikian halnya jika mahasiwa turut terlibat dalam permasalahan bangsa dan negara, termasuk di dalam upaya bela negara mahasiswa yang bernaung di dalam lembaga Resimen Mahasiswa (Menwa).

13904991351141009626
Tradisi perjuangan
Resimen Mahasiswa lahir dari sebuah sejarah panjang dengan tradisi yang terbangun dari tradisi yang hidup dalam masyarakat. Pertama adalah tradisi nasional adalah tradisi tentara pelajar pejuang, yaitu tradisi Tentara Pelajar (TP) dan Corps Mahasiswa (CP), yaitu tradisi meninggalkan bangku sekolah untuk berjuang di bidang pertahanan negara. Resimen Mahasiswa lahir dari suasana negara yang tidak menentu pada akhir tahun 1950-an, suasana perang kemerdekaan juga masih mewarnai semangat pemuda/mahasiswa saat itu. Dalam suasana seperti ini, berbagai organisasi pemuda, pelajar dan mahasiswa yang ada saat itu tumbuh dengan semangat “Perang Kemerdekaan”. Tidak heran jika waktu itu wajib latih militer menjadi bagian kehidupan pemuda, pelajar dan mahasiswa. Terutama bagi mereka yang tergabung dalam berbagai organisasi mobilisasi massa seperti Tentara Pelajar dan Corps Mahasiswa yang menjadi cikal bakal Menwa.
Keberadaan Menwa di kampus sebagai potensi pertahanan negara cukup eksis dengan berbagai payung hukum yang melindunginya selama ini. Skep Bersama oleh Menteri Perguruan Tinggi Ilmu Pengetahuan (PTIP) dan Wanpa Hankam yang menggambarkan pokok pikiran pada masa itu, yaitu Nomor M/A/20/ 1963 tentang Wajib Latih Mahasiswa (Walawa) dan pembentukan Menwa. Dua tahun kemudian ke luar Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menko Hankam dan Menteri PTIP Nomor : M/A/165/1965 dan Nomor 2/ PTP/1965 tentang Organisasi dan Prosedur Resimen mahasiswa. Tahun 1975, dikeluarkanlah SKB tiga menteri tentang pembinaan organisasi Resimen Mahasiswa dalam rangka mengikutsertakan rakyat dalam pembelaan negara. Keputusan itu pertama kali dimuat dalam SKB Menhankam Pangab/Mendikbud/Mendagri No. Kep/39/XI/1975, 0246a/U/1975, 247/A/1975 tanggal 11 November 1975. Sedangkan Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Organisasi Menwa baru dikeluarkan tanggal 19 Januari 1978 dalam SKB Menhankam/Pangab Nomor Kep/021/1978, 05a/ U/1978, 17A/1978.

Perlu revitalisasi payung hukum
Seiring dengan semakin banyaknya kritik tentang Menwa, pemerintah pada tanggal 11 Desember 1994 kembali menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pembinaan Menwa. Pemerintah memandang bahwa Menwa masih dianggap fungsional, dan SKB ini sebenarnya hanya meneruskan SKB yang ada sebelumnya. Namun ada perbedaan mendasar dari SKB 1994 ini adalah menyangkut tanggung jawab pembinaan, dimana dalam SKB 1994 Menwa secara tegas dinyatakan sebagai Rakyat Terlatih. Memasuki era reformasi dan menguatnya tuntutan pembubaran Menwa, maka dalam sebuah rapat Pembantu Rektor III Perguruan Tinggi se-Indonesia pada pertengahan Mei 2000, diputuskan untuk meninjau kembali keberadaan Menwa. Namun mengingat pentingnya peran Menwa di kampus, terlebih perannya dalam menanamkan wawasan kebangsaan, khususnya bela negara di kalangan pemuda/mahasiswa, maka keberadaan Menwa tetap dipertahankan dengan menyesuaikan perubahan paradigma yang berkembang. Hal ini selanjutnya tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SJB) Menhan Nomor : KB/14/M/X/2000, Mendagri dan Otda Nomor : 6/U/KB/200 dan Mendiknas Nomor : 39 A TAHUN 2000 tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Resimen Mahasiswa.
Surat Keputusan Bersama tahun 2000 tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Resimen Mahasiswa adalah aturan terakhir yang mengatur tentang Menwa, dimana SKB masih mengacu pada Undang Undang No. 20 tahun 1982 tentang Pokok Pokok Pertahanan Negara sebagai “rohnya”. Namun “roh” dari Surat Keputusan Bersama tahun 2000 tersebut saat ini telah hilang seiring bergantinya UU Pertahanan, yaitu UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. SKB tahun 2000 seharusnya direvisi kembali dengan mengacu pada UU Pertahanan yang baru, yaitu UU No. 3 tahun 2002. Terjadi kegamangan dalam pembinaan Menwa, dan sangat beralasan jika Menwa saat ini kehilangan pijakan payung hukum, karena SKB yang mengaturnya sendiri telah kehilangan “roh” terkait UU Pertahanan yang melandasinya. Oleh karena itu revitalisasi payung hukum menyangkut pembinaan Menwa menjadi sesuatu yang harus segera dilakukan saat ini, sehingga peran dan fungsi Menwa ke depan bisa lebih tertata, terutama mengatur kontribusi Menwa dalam upaya bela negera.
13904997001981107659

Harus survive dalam situasi apapun
Menwa lahir dari sebuah sejarah panjang Indonesia dalam menghadapi berbagai ancaman baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Harus diakui bahwa keberadaan organisasi Menwa sempat mengalami pasang surut sesuai dinamika perkembangan situasi politik Indonesia. Menwa berkembang dari sebuah organisasi yang didasarkan pada kesadaran bela negara di kalangan kampus yang sangat berpengaruh pada masa Orde Baru, hingga munculnya berbagai tuntutan pembubaran seiring gelombang reformasi. Saat itu banyak kalangan menganggap Menwa terlalu dekat dengan militer (bahkan dituduh sebagai kaki tangan militer di kampus), sehingga tidak sesuai dengan semangat demokrasi yang dibangun di kampus. Ini adalah tantangan yang bukan hanya harus dihadapi Menwa, tetapi juga oleh para penyelenggara negara yang berhubungan langsung dengan Menwa. Sebagai lembaga intra kampus yang mengabdikan diri di bidang bela negara, Menwa jelas tidak dapat membangun dirinya sendiri tanpa adanya dukungan dari pihak-pihak terkait, khususnya dari Kemendiknas dan Kemenhan.
Mencermati perkembangan Menwa dan perubahan paradigma politik di tanah air, ada kecenderungan bahwa eksisensi Menwa semakin surut di banyak perguruan tinggi, baik dilihat dalam pola pembinaan, jumlah anggota, aktivitas kegiatan, peran maupun dukungan dari instansi terkait. Kondisi ini memang kurang menguntungkan untuk perkembangan Menwa, namun realitas ini harus dihadapi Menwa dengan terus melakukan langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk memelihara eksistensi Menwa sebagai potensi bela negara di kalangan generasi muda, tanpa harus menunggu adanya kejelasan payung hukum. Yang penting saat ini bagi Menwa adalah terus berkarya memberikan subangan nyata untuk kepentingan negara dan masyarakat, sehingga keberadaan Menwa bisa memberikan menfaat bagi masyarakat sekelilingnya. Yakinkan bahwa setiap kegiatan positif yang dilakukan Menwa akan senantiasa mendapatkan apresiasi dari masyarakat maupun pemerintah.
Kegiatan positif Menwa seperti keikutsertaan dalam penanggulangan bencana alam, pelibatan dalam SAR, aktivitas di bidang bela negara dsb, sejauh ini telah mengangkat nama Menwa dan semakin meyakinkan bahwa keberadaan Menwa memang diperlukan. Sebenarnya masih banyak institusi yang peduli dengan Menwa mereka siap untuk mendorong Menwa bergerak maju, tinggal bagaimana Menwa menangkap momentum ini. Sebagai prajurit Kopassus, penulis merasakan bahwa Kopassus selama ini sangat peduli dengan Menwa, sejumlah kegiatan Menwa telah dilaksanakan dan difasilitasi oleh Kopassus. Berbagai kursus seperti Suskalak dan Suskapin Menwa yang terhenti pelaksanaannya sejak reformasi berhasil dilaksanakan di Kopassus, bahkan sudah 2 kali dilaksanakan (tahun 2007 dan 2012). Menwa juga diikutsertakan dalam kegiatan berskala nasional seperti ekspedisi Bukit Barisan (tahun 2011) dan ekspedisi Katulistiwa (tahun 2012).
Menjadi penting kiranya bahwa Menwa harus terus berkarya dan menunjukkan kepada pihak luar, bahwa dalam situasi apapun Menwa akan selalu memberikan sumbangsih nyata untuk kemajuan negara. Widya Castrena Dharma Siddha….

  

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PERTAHANAN,
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN
MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KB/14/M/X/2000
NOMOR : 6/U/KB/2000
NOMOR : 39 A TAHUN 2000


TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN
RESIMEN MAHASISWA
MENTERI PERTAHANAN, MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
DAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH
REPUBLIK INDONESIA



Menimbang :


a. bahwa kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa dibidang olah keprajuritan, kedisiplinan dan wawasan bela negara perlu dilaksanakan melalui Unit Kegiatan Mahasiswa;


b. bahwa dengan telah terjadi perubahan paradigma disegala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu menata kembali semua aspek kehidupan termasuk pembinaan dan pemberdayaan Resimen Mahasiswa;


c. bahwa dalam kegiatan penanggulangan akibat bencana alam dan bencana lainnya perlu melibatkan Resimen Mahasiswa sebagai pelaksanaan fungsi perlindungan masyarakat;


d. bahwa keputusan bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : KEP/11/XII/1994, Nomor 0342/U/1994, dan Nomor 149 Tahun 1994 tentang Pembinaan dan Penggunaan Resimen Mahasiswa dalam Bela Negara, perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan saat ini;


e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d perlu dibentuk Keputusan Bersama Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Resimen Mahasiswa;



Mengingat :


1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia; yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor : 1 Tahun 1988;


2. Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;


3. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;


4. Undang-undang Nomor : 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih;


5. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;


6. Kepmendikbud Nomor : 155/U/1998 Tahun 1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;



MEMUTUSKAN



Menetapkan :


KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERTAHANAN, MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN RESIMEN MAHASISWA.



Pasal 1

Kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa dibidang olah keprajuritan, kedisiplinan, dan wawasan bela negara dilaksanakan melalui Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan menjadi tanggung jawab pimpinan perguruan tinggi.

Pasal 2

Pembinaan dan Pemberdayaan Resimen Mahasiswa sebagai komponen pertahanan negara menjadi tanggung jawab Menteri Pertahanan.

Pasal 3

Pembinaan dan Pemberdayaan Resimen Mahasiswa dalam melaksanakan fungsi perlindungan masyarakat menjadi tanggung jawab Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Pasal 4

(1) Dengan dikeluarkannya keputusan bersama ini, Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : KEP/11/X11/1994, Nomor : 0342/U/1994, Nomor : 149 Tahun 1994 dinyatakan tidak berlaku.

(2) Ketentuan mengenai Pembinaan dan Pemberdayaan lebih lanjut sesuai fungsi dan tugasnya diatur masing-masing Menteri.


Pasal 5

Keputusan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 11 Oktober 2000


MENTERI PERTAHANAN MENTERI PENDIDIKAN MENTERI DALAM NEGERI

NASIONAL DAN OTONOMI DAERAH



PROF. DR. MOH MAHFUD MD YAHYA A. MUHAIMIN SURJADI SOEDIRDJA


Translate

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget